Published On:Sabtu, 27 Februari 2016
Posted by Unknown
Biaya Pilkada Ditanggung APBN Mulai Diwacanakan Lagi, Akankah PDIP Tetap Menolak?
"Banyak permasalahan saat pembahasan pendanaan antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan pemerintah daerah (pemda).“Pencairan anggaran kerap molor. Belum lagi ada daerah yang kekurangan anggaran sampai pada pemotongan sepihak dari pemda,” kata Titi sebagaimana diberitakan beritsatu.
Akankah PDI Perjuangan yang sekarang berkuasa akan tetap menolak wacana tersebut, mengingat sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan secara tegas menolak rencana tersebut. Ketika itu, politisi PDIP Arif Wibowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sebagai solusi atas biaya politik yang mahal.
Justru, jelas Arif, pembenahan partai dan pola sistem rekrutmen kader sebagai persoalan yang lebih penting dibandingkan membahas ide negara menanggung biaya kampanye pemilu.Namun itu dulu manakalah PDI Perjuangan belum berkuasa, apakah sikap PDI Perjuangan akan sama sekarang? Belum ada keterangan resmi dari politisi PDI Perjuangan dari gedung parlemen Jakarta.
Wacana pembiayaan atas pilkada pernah dilontarkan Marzuki Ali, politisi Demokrat ketika masih menjabat Ketua DPR RI. Lalu wacana tersebut kembali mencuat setelah Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menggulirkan wacana tersebut sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.
Penulis/Editor: Karnoto
# Chief in Editor Banten Perspektif
